Format Surat Perjanjian Kerja

SURAT PERJANJIAN KERJA KARYAWAN

Nomor : ... / ... / ... / ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.      Nama Lengkap                 : .....
Alamat                                 : .....
Jabatan                              : Pemilik / Manager / Direktur [NAMA PERUSAHAAN]
No. KTP                                : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :


Perusahaan                         : [NAMA PERUSAHAAN]
Alamat                                 : ......
Bidang usaha                      : ......

Selanjutnya di dalam surat perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2.      Nama Lengkap                   : .......
Jenis Kelamin                      : .......
Tempat/Tgl Lahir               : .......
Alamat                                 : .......
No. KTP                                : .......

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri. Selanjutnya di dalam surat perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 : KETENTUAN UMUM

1.        Perusahaan [NAMA PERUSAHAAN] adalah milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA mempunyai kuasa penuh akan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan di dalam Perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

2.        PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan / pekerja waktu penuh perusahaan [NAMA PERUSAHAAN] yang terletak [Alamat Kantor / Tempat Usaha], dalam bidang usaha ...........

3.        PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bersedia menjadi karyawan waktu penuh PIHAK PERTAMA dalam posisi jabatan kerja [Posisi Pekerjaan] yang cakupan kerjanya diterangkan pada pasal 5.

4.        PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia menaati surat perjanjian ini. Dan PIHAK KEDUA bersedia menaati tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

PASAL 2 : WAKTU BERLAKU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ........ PIHAK KEDUA berada dalam masa pelatihan dan percobaan (probation) hingga tanggal ........ Setelah berhasil melalui masa probation, maka PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai Karyawan Tetap Perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

PASAL 3 : HAK

1.      Hak-hak yang didapat oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

a)        Mendapat kontribusi dari PIHAK KEDUA berupa hasil dari pekerjaan sesuai dengan posisi kerja yang PIHAK KEDUA dapat pada pasal 1 ayat (2).

b)       Membuat ketetapan, peraturan, dan kebijakan perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

c)        Mengawasi, mengkoordinir, menegur, dan memberhentikan PIHAK KEDUA.

d)       Memindahkan, menaikkan, atau menurunkan posisi dan jabatan kerja PIHAK KEDUA. Dalam hal apabila terjadi, penyesuaian isi surat perjanjian kerja ini akan diatur kemudian di dalam Adendum.  

e)        Meningkatkan nilai upah, tunjangan, dan atau bonus yang terdapat pada pasal 7.

f)         Memotong atau menurunkan nilai upah, tunjangan, dan atau bonus yang terdapat pada pasal 7 apabila menemukan PIHAK KEDUA tidak memenuhi peraturan perusahaan [NAMA PERUSAHAAN] yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

2.      Hak-hak yang didapat oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

a)        Mendapat upah, tunjangan, dan atau bonus dari PIHAK PERTAMA sesuai pasal 7..

b)       Mendapatkan perlakuan yang baik dan sesuai di dalam pekerjaan.

c)        Mendapatkan dan atau menggunakan fasilitas dan pelatihan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

d)       Mendapatkan hak waktu kerja yang disebut pada pasal 6 ayat (2).

PASAL 4 : KEWAJIBAN

1.        Kewajiban dan kewenangan PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

a)        Memberikan hak-hak PIHAK KEDUA secara penuh.

b)       Memberikan arahan dan putusan sesuai lingkup pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.

c)        Menjaga nama baik perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

2.        Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

a)        Memahami dan melaksanakan visi dan misi perusahaan [NAMA PERUSAHAAN] secara penuh dan bertanggung jawab.

b)       Bekerja dan melaksanakan tugas sesuai posisi kerja yang telah ditetapkan secara penuh dan bertanggung jawab.

c)        Memenuhi waktu kerja.

d)       Mengikuti program-program dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

e)        Menjaga nama baik perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

f)         Menjaga dan merawat aset, fasilitas, dan kerahasiaan data-data perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

g)       Menghormati dan melaksanakan nilai-nilai yang telah ditetapkan perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

PASAL 5 : CAKUPAN KERJA

Cakupan kerja PIHAK KEDUA adalah melaksanakan berbagai kegiatan Produksi di dalam perusahaan [NAMA PERUSAHAAN] yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA, ikut membantu melakukan kegiatan lain di dalam perusahaan [NAMA PERUSAHAAN] saat diperlukan, dan ikut membantu kegiatan perusahaan mitra [NAMA PERUSAHAAN] saat diperlukan.

PASAL 6 : WAKTU KERJA

1.      PIHAK KEDUA wajib memenuhi waktu kerja 7 (tujuh) jam kerja sehari dalam 6 (enam) hari kerja setiap minggunya atau 42 (empat puluh dua) jam kerja selama seminggu di luar jam istirahat.

2.      Waktu kerja adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA di luar perjanjian kerja ini.

3.      PIHAK KEDUA berhak mendapatkan :

a)        Waktu istirahat sebanyak 1 (satu) jam pada 1 (satu) hari kerja sesuai waktu kerja.

b)       Waktu istirahat sebanyak 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari bekerja sesuai waktu kerja.

c)        Cuti sebanyak 1 (satu) hari setelah 1 (satu) bulan bekerja sesuai waktu kerja dan hak ini tidak dapat diakumulasikan dengan hari setelahnya setelah 1 (satu) bulan tersebut berlalu.

d)       Izin libur bekerja di luar cuti setelah mendapat persetujuan dan konsekuensi yang disetujui oleh pihak berwenang di perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

PASAL 7 : UPAH & TUNJANGAN

1.        Pada saat masa probation, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah pokok dari PIHAK PERTAMA sebesar ....... dan Tunjangan sebesar ....... setiap bulannya setelah memenuhi waktu kerja yang telah disebutkan pada pasal 6 dan memenuhi kewajiban yang tertulis pada pasal 4.

2.        Setelah melewati masa probation, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah pokok dari PIHAK PERTAMA sebesar ....... setiap bulannya, Tunjangan seperti yang tertulis pada ayat (2), dan Bonus seperti yang tertulis pada ayat (3) setelah memenuhi waktu kerja yang telah disebutkan pada pasal 6 dan memenuhi kewajiban yang tertulis pada pasal 4.

3.        PIHAK KEDUA berhak mendapatkan tunjangan di luar upah pokok sebagai berikut :

a)        Tunjangan transportasi dan komunikasi, sebesar .......

b)       Tunjangan uang makan, sebesar .......

c)        Tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja, sebesar .......

4.        PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bonus dan komisi di luar upah pokok sebagai berikut :

a)        Bonus Tidak Ambil Cuti, sebesar upah 1 hari kerja di bulan bersangkutan.

b)       Bonus Lain, besarannya tergantung terhadap prestasi yang dilakukan, sesuai dengan kebijakan yang ditentukan perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

5.        Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi waktu kerja sesuai dengan pasal 6 maka upah, bonus, dan tunjangan akan diupayakan untuk dihitung seadil-adilnya oleh PIHAK PERTAMA.

6.        PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar sejumlah dana yang telah disepakati oleh para karyawan sebagai dana talangan umat untuk kepentingan para karyawan sendiri, dan bersedia ditarik dan dikelola setiap bulan oleh PIHAK PERTAMA. Adapun apabila ada, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar sejumlah dana Tabarru atau jaminan sosial yang pengelolaannya ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA demi keuntungan PIHAK KEDUA sendiri.

7.        Dalam hal terjadi peningkatan Upah Pokok dan atau Tunjangan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak menerbitkan Adendum kecuali terjadi kejadian yang memaksa kedua belah pihak untuk menerbitkannya.

PASAL 8 : PEMBERHENTIAN PERJANJIAN

Pemberhentian perjanjian ini dapat terjadi apabila :

1.        PIHAK PERTAMA secara sepihak memberhentikan PIHAK KEDUA dikarenakan:

a.    PIHAK KEDUA dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

b.   Kebijakan yang diambil demi kepentingan perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

2.        PIHAK KEDUA melakukan pengunduran diri dengan ketentuan:

a.    PIHAK KEDUA telah melewati masa kerja selama 2 (dua) tahun dengan menyertakan surat pengajuan pengunduran diri secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengunduran dirinya, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA di luar perjanjian ini.

b.   PIHAK KEDUA bersedia untuk bertanggung jawab dalam mencari karyawan baru yang akan menggantikan dirinya sebelum pengunduran dirinya dilakukan, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA secara terpisah di luar perjanjian ini. Karyawan baru haruslah orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan [NAMA PERUSAHAAN].

c.    PIHAK KEDUA bersedia untuk memberi pelatihan kepada karyawan baru yang menggantikan dirinya paling sedikit selama 1 (satu) bulan sebelum pengunduran dirinya terjadi, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA di luar perjanjian ini.

PASAL 9 : KELALAIAN

Apabila ditemukan kelalaian oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik tertulis ataupun lisan. Pada teguran yang ketiga PIHAK PERTAMA berhak untuk mengikutsertakan surat penalti atau hukuman dan atau surat perintah pemberhentian kerja kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 10 : PERUBAHAN

Perubahan isi surat perjanjian dapat dilakukan apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menemui kesepakatan bersama untuk mengubah isinya. Perubahan isi surat perjanjian ini diatur kemudian dalam bentuk Adendum yang harus ditandatangani kedua belah pihak pada surat perjanjian tertulis yang bermaterai.

PASAL 11 : PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul akibat surat perjanjian dan atau ketika masa perjanjian berlaku, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui peraturan hukum yang berlaku.

PASAL 12 : FORCE MAJEUR

Apabila terjadi kejadian di luar kuasa kedua belah pihak seperti perang, penyerangan, kerusuhan, kriminalitas, atau bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan perubahan besar pada efektifitas surat perjanjian. Maka hal-hal tersebut dapat menghilangkan kewajiban dan liabilitas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhadap perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerja [nama perusahaan] ini dibuat, setelah kedua belah pihak membaca dan memahami isinya. Kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya di atas materai Rp.6000,-.

Dibuat di : .......
Hari / Tanggal : ........

PIHAK PERTAMA                                                            PIHAK KEDUA

( ……………………. )                                                ( ……………………. )